Kumpulan Isu Hoax Yang Menimpa Presiden Jokowi

Politik

Sepanjang Republik ini berdiri, tidak ada pemimpin yang bertubi-tubi diserang hoax dan fitnah seperti Presiden Jokowi. Selama satu periode kepemimpinannya, hoax datang silih berganti. Namun jika diamati, hoax yang dialamatkan kepada Presiden sesungguhnya itu-itu juga.

Presiden Jokowi

Berita atau isu itu disebar oleh orang-orang tak bertanggungjawab. Tentu saja hal ini sangat merugikan Jokowi apalagi dengan statusnya yang maju lagi menjadi calon presiden bersama Ma’ruf Amin dipilpres 2019.

Dari sekian banyak Hoax atau berita bohong yang menimpa Jokowi tersebut, sedikitnya ada tiga isu hoax yang sering diterima oleh Presiden Jokowi.

Pertama, isu pro investasi Cina. Banyak yang mengisukan Jokowi pro dengan cina bahkan menerima TKA asal china sampai 10 juta tenaga kerja, padahal menurut jokowi faktanya  jumlah TKA asal China yang bekerja di Indonesia hanya berjumlah 23 ribu, para TKA tersebut tidak bekerja terus-terusan di Indonesia. Mereka yang bekerja itu adalah tenaga ahli yang batas kerjanya hanya sebentar.

Kedua,isu anti Islam. Isu Jokowi anti Islam sesungguhnya terkait dengan isu PKI. Karena PKI anti Tuhan dan anti agama, maka otomatis PKI adalah lawan dari agama, terutama Islam. Begitulah image atau labelling yang hendak dibentuk. Isu ini semakin menguat sejak bergulirnya Perppu Ormas. Hal tersebut dianggap sebagai salah sasaran. Ingat masa pemerintahan Jokowilah yang menetapkan Hari Santri dan UU Perbankan Syariah. Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak anti islam. Ia menyebutkan kalau tudingan dirinya anti islam justru bertolak belakang dengan posisinya yang dekat dengan ulama dan tokoh-tokoh besar agama Islam.

Ketiga, dan yang paling banyak terjadi adalah isu komunis dengan memproduksi gambar palu arit. isu PKI memang dicuatkan untuk mendiskreditkan Jokowi,PKI memang menggoreskan sejarah buruk di tanah air. Namun, semenjak kewafatan partai ini setengah abad lalu, hantu PKI dan komunisme dibuat untuk menakut-nakuti rakyat. PKI senantiasa digambarkan dengan gambaran yang kejam dan sepenuhnya buruk. Mulai dari anti agama, anti Tuhan dan tidak berperikemanusiaan.

Sejak menjelang Pemilu 2014, isu ini terus dihembuskan oleh lawan politik Jokowi yang secara sistematis akan berpotensi melemahkan elektabilitas Jokowi pada 2019. Padahal faktanya Pertama, isu itu tidak sesuai logika. Sebab, melalui Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966, negara memutuskan menjadikan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Sementara, Jokowi baru lahir tahun 1961. Artinya, saat PKI dibubarkan, Jokowi baru berusia sekitar 4 tahun.

Keempat, adalah isu Kepemerintahan Presiden Jokowi Minim prestasi, isu ini sebenarnya yang paling mudah untuk menangkisnya, karena pada masa Jokowilah Pulau-pulau yang selama ini tersisihkan, dirangkul kembali oleh Presiden. Perbatasan-perbatasan yang semula diabaikan kini dibangun. Harga BBM di Papua serta Kalimantan yang sudah berpuluh-puluh tahun harganya “jomplang” dengan di Pulau Jawa diseragamkan. Belum lagi banyaknya infrastruktur jalan dan jembatan yang dibangun juga di era Jokowi.

Kelima isu Jokowi otoriter. Tuduhan atau hoax ini dilatarbelakangi ketegasan pemerintah untuk menangkap para penyebar hoax di negeri ini. Apa yang dilakukan Jokowi dan aparat kepolisian sudah tepat. Kelompok semacam Obor Rakyat, Saracen dan terakhir MCA (Muslim Cyber Army) adalah kelompok penyebar hoax. Sungguh salah atau keliru jika pemerintah mendiamkan kelompok yang dapat membuat masyarakat kita terpecah belah karena konflik SARA.

Itulah beberapa Hoax atau berita bohong yang sering dialamatkan untuk mengecilkan kesempatan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin untuk memenangkan kontestasi pilpres 2019.

Namun perlu diingat, pelaku penyebar hoax bisa terancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Di dalam pasal itu disebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar rupiah.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *